Hadapi MEA BNSP Siap Sertifikasi 120 ribu Tenaga Kerja, Peluang Karir Pasti Terbuka Bagi Asesor Dan Trainer!

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau yang disebut juga Pasar Bebas Asia Tenggara adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak, meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau freetrade antar Negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. MEA adalah istilah yang hadir dalam Indonesia tapi pada dasarnya MEA itu sama aja dengan AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY).
 
Awal mula MEA berawal pada KTT yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tahun 1997 dimana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan pengubahan ASEAN menjadi suatu kawasan makmur. Stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi (ASEAN Vision 2020). Kemudian dilanjutkan pada KTT Bali yang terjadi pada bulan oktober pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan menjadi sebuah tujuan dari perilaku integrasi ekonomi regional di tahun 2020, ASEA SECURITY COMMUNITY dan beberapa komunitas sosial budaya ASEAN merupakan dua pilar yang tidak bisa terpisahkan dari komunitas ASEAN. Seluruh pihak diharapkan agar dapat bekerja sama secara kuat didalam membangun komunitas ASEAN di tahun 2020.
 
Kemudian, selanjutnya pada pertemuan dengan Menteri Ekonomi ASEAN yang telah diselenggarakan di bulan Agustus 2006 yang adadi Kuala Lumpur, Malaysia mulai bersepakat untuk bisa memajukan masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dengan memiliki target yang jelas dan terjadwal dalam pelaksanaannya.

Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Sumarna F. Abdurahman, mengatakan akan memberi sertifikasi kepada 120 ribu tenaga kerja di Indonesia di 12 sektor prioritas ASEAN Economic Community (AEC). Hal ini dilakukan demi mempersiapkan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang telah  dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu.

“Untuk mempersiapkan MEA, Kami akan sertifikasi sebanyak 120 ribu tenaga kerja di 12 sektor. Agar kita punya 120 ribu orang yang siap bertarung,” kata Sumarna saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (19/5/2016).

Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP

Belasan sektor tersebut terdiri dari lima sektor jasa, yakni kesehatan, pariwisata, logistik, komunikasi dan informasi, serta perhubungan udara. Sementara ketujuh sektor lainnya merupakan sektor produk yang terdiri dari agro, perikanan, tekstil, elektronika, karet, kayu dan otomotif.

Untuk membuka seluruh sektor itu, Sumarna menjelaskan ada lima elemen yang jadi mekanisme liberalisasi.

“Harus bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, tidak ada lagi asing harus minortitas, mereka 100 persen boleh membangun perusahaan, bebas modal dan terakhir adalah bebas tenaga terampil,” jelas Sumarna.

Dia melanjutkan, demi menghadapi situasi tersebut, Indonesia harus melakukan Indonesia Incorporated. Artinya, pemerintah harus bekerja sama dengan dunia pendidikan dan industri harus bersatu menghadapi MEA.

“Bagaimana Indonesia menyiapkan orang agar tidak tergantikan, bagaimana menyiapkan industri yang kuat produksinya agar bisa menang dalam persaingan. Itu harus bersama. Indonesia incorporated,” tegas Sumarna.

pelatihan asesor kompetensi bnsp

Kendala Keterbatasan Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Selain memberikan sertifikasi pada tenaga kerja, pemerintah juga berkomitmen akan melisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar bisa mencetak lebih banyak lagi tenaga kerja yang tersertifikasi.

Namun sayangnya, dari target 600 LSP pada tahun 2019, BNSP baru melisensi sekitar 150 LSP. “Kami sampai 2019 harus melisensi sekitar 450 lagi,” kata Sumarna.

Selama ini, jumlah pengadaan LSP terkendala kebutuhan industri. Sumarna mengklaim, sebagai pengguna jasa tenaga kerja, pihak industri masih belum mensyaratkan secara mutlak tentang sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerjanya.

“Karena industri ada ketakutan, kekhawatiran akan berdampak ke sistim renumerasi. Kalau Anda memiliki sertifikasi pasti Anda menuntut gaji yang tinggi,” kata Sumarna.

Menghadapi hal ini pemerintah pun memiliki kebijakan untuk memberikan insentif bagi industri yang mensyaratkan sertifikasi untuk tenaga kerjanya.

 

Pelatihan Asesor Kompetensi Bulan Desember 2016

 

“Pemerintah perlu memberikan insentif bagi perusahaan, industri, yang di dalam recruitmentnya itu menyaratkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi maka industri itu akan diberi keringanan pajak. Itu pasti semau industri berbondong-bondong,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pendekatan mandatori yang mewajibkan industri mempunyai LSP.

Sumarna juga menilai, sertifikasi tidak hanya penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, tapi juga menguatkan sektor tempat tenaga kerja tersertifikasi itu berada.

“Misalnya perbankan. Dari tahun 2004 dia memberlakukan banker yang khusus menangani kredit harus punya sertifikat kompetensi manajemen risiko. Berarti ada unsur prudency, kehati-hatian dan lainnya,” ujar Sumarna.

“Waktu terjadi krisis keuangan dunia tahun 2008, sistim perbankan Indonesia relatif kuat karena SDM-nya sudah kuat. Itu salah satu dampak positif dari sertifikasi,” katanya. (meg)

 

One thought on “Hadapi MEA BNSP Siap Sertifikasi 120 ribu Tenaga Kerja, Peluang Karir Pasti Terbuka Bagi Asesor Dan Trainer!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *