Ini dia Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK sesuai Peraturan BNSP No. 1 Tahun 2017

Bagi Anda yang Yang mengambil keputusan untuk Masuk SMK sebelumnya pastikan terlebih dahulu apakah SMK tersebut memberikan Sertifikasi Kompetensi dari BNSP.  Ini dia yang Anda wajib tahu persyaratan dan tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan smk.

Berikut ini Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan sertifikasi Kompetensi bagi lulusan SMK:

  1. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P-1 SMK hanya untuk siswa dari SMK yang bersangkutan dan siswa SMK yang ditetapkan menjadi jejaring kerja (networking) sertifikasi kompetensi nya. Jejaring kerja sertifikasi kompetensi LSP P1 SMK ditetapkan oleh Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi.
  2. Pola Pelaksanaan Sertifikasi oleh LSP P2 hanya untuk siswa dari SMK-SMK yang belum memiliki LSP P1 dan berada dalam sektor dan/atau lingkup wilayah tertentu.
  3. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P3 hanya untuk siswa dari SMK yang memiliki kesamaan skema sertifikasi dengan LSP P3 tetapi belum memiliki LSP P1 dan LSP P2 pada wilayah tertentu.
  4. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) hanya untuk siswa SMK pada wilayah tertentu dan karena pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh BNSP dan Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi.

Persyaratan Utama Pelaksana Sertifikasi bagi Lulusan SMK:

  1. LSP Pihak Pertama (LSP P1) LSP P1 dibentuk oleh SMK yang memiliki akreditasi A dan mendapat rekomendasi dan/atau penunjukan dari Direktorat Pembinaan SMK atau Dinas Pendidikan Provinsi danmemiliki Skema sertifikasi sesuai dengan kurikulum pendidikan dari SMK yang bersangkutan.
  2. LSP Pihak Kedua (LSP P2) LSP P2 dibentuk oleh Dinas Pendidikan Propinsi/Lembaga yang mendapat wewenang dari Dinas Pendidikan Propinsi atau oleh Kementerian terkait, dan memiliki skema sertifikasi sesuai dengan kurikulum pendidikan dari SMK-SMK dalam sektor dan atau wilayah tertentu.
  3. LSP Pihak Ketiga (LSP P3) LSP P3 dibentuk oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi, dan memiliki skema sertifikasi yang sesuai dengan kurikulum pendidikan SMK.
  4. Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) 1.PTUK dibentuk oleh BNSP, dan 2.Memiliki Skema Sertifikasi yang sesuai dengan kurikulum pendidikan SMK

Skema Sertifikasi bagi Lulusan SMK

  1. Skema Sertifikasi Kualifikasi Nasional yang mengacu pada KKNI dan/atau kualifikasi yang setara berdasarkan diskriptor KKNI, bersumber pada SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, Sesuai kurikulum pendidikan pada SMK yang bersangkutan, dan ditetapkan oleh BNSP bersama dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud serta/atau Kementerian terkait.
  2. Skema Sertifikasi Okupasi Nasional yang mengacu pada jabatan kerja di industri dan di berlakukan secara nasional, bersumber pada SKKNI/Standar Khusus/Standar Internasional, sesuai kurikulum pendidikan pada SMK yang bersangkutan, dan ditetapkan oleh BNSP bersama dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dan/atau Kementerian Pembina sektor terkait.
  3. Skema Sertifikasi Klaster yang mengacu permintaan khusus dari pengguna lulusan/industri yang selaras dengan materi pembelajaran, bersumber pada SKKNI/Standar Khusus/Standar Internasional, sesuai kurikulum pendidikan pada SMK yang bersangkutan, dan ditetapkan oleh BNSP bersama dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud serta/atau Kementerian terkait.

Perencanaan Asesmen dan Pengembangan Perangkat Asesmen

  1. LSP P1, LSP P2, LSP P3 dan PTUK merencanakan asesmen dan mengembangkan perangkat asesmen dengan mengacu kepada skema sertifikasi terkait, dan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan Pedoman BNSP (lihat P-BNSP 201 dan P-BNSP 301)
  2. Mengingat bahwa skema sertifikasi kompetensi yang di gunakan bersifat homogen maka rencana asesmen dan perangkat asesmen yang digunakan juga bersifat homogen.
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat PSMK, bersama BNSP dapat menetapkan rencana asesmen dan perangkat asesmen bagi skema sertifikasi terkait, dengan mempertimbangkan masukan dari sektor terkait

Pelaksanaan Asesmen dan Uji Kompetensi

  1. Pelaksanan asesmen dan uji kompetensi harus mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman BNSP (lihat P-BNSP 201 dan P-BNSP301.
  2. Pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi harus berdasarkan skema sertifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian lisensi dari BNSP.
  3. Uji kompetensi dapat dilaksanakan secara bertahap (formatif) sepanjang masa belajar dengan sistem buku log (logbook) atau paspor keterampilan (Skill Passport), atau dilaksanakan pada akhir masa pembelajaran (summative). Tata cara tersebut harus tercantum dalam dokumen skema sertifikasi.
  4. LSP harus memastikan bahwa asesmen dilaksanakan secara tidak berpihak (impartial), terjamin kerahasiaannya dan tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest).
  5. Untuk memastikan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi, pengujian dilakukan oleh asesor kompetensi yang bukan berasal dari SMK yang bersangkutan
  6. Tempat Uji Kompetensi (TUK) dapat berlokasi di SMK dan/ diluar SMK sesuai persyaratan. Khusus untuk TUK yang berlokasi di SMK dan digunakan oleh LSP P-1 SMK merupakan TUK sewaktu, harus diverifikasi setiap akan digunakan.

Pengendalian Kegiatan Sertifikasi Kompetensi

  1. LSP P-1, LSP-P2,LSP P-3 dan PTUK yang akan melakukan sertifikasi bagi siswa SMK harus melaksanakan sertifikasi dengan memenuhi seluruhan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman BNSP, serta memastikan bahwa proses sertifikasi yang dilaksanakan dapat dipertanggung-jawabkan.
  2. Sistem manajemen mutu LSP harus dikelola secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan (lihat P-BNSP 201, P-BNSP 202 dan P-BNSP 208).
  3. Personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan LSP harus menjaga ketidakberpihakan, menjamin kerahasiaan proses sertifikasi, dan menghindari benturan kepentingan, agar pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan (lihat P-BNSP 201)
  4. LSP harus memiliki kantor/ tempat kerja yang jelas teridentifikasi dan tidak tercampur dengan kegiatan lain di SMK (lihat P-BNSP 202)
  5. LSP harus melaporkan kegiatannya kepada BNSP secara periodik dan setiap melaksanakan kegiatan sertifikasi mompetensi (P-BNSP 2018)
  6. BNSP melakukan pengendalian kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh seluruh SMK dan LSP melaksanakan sertifikasi bagi lulusan SMK melalui kajian laporan LSP, penilikan atau surveilan, penilain penyaksian (witness), penerimaan keluhan, serta metoda lain yang tidak bertentangan dengan pedoman atau ketentuan BNSP.

Logo Sertifikat Kompetensi

  1. Sertifikat kompetensi untuk skema kualifikasi nasional diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila.
  2. Sertifikat Kompetensi untuk skema okupasi nasional diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila.
  3. Sertifikat kompetensi untuk skema klaster berbentuk Buku Log (logbook) atau paspor keterampilan (Skill Passport) atau sertifikat dengan logo BNSP.

 

Dengan ini kami juga mengundang Bapak / Ibu yang ingin meningkatkan Kompetensi serta mendapat Pengakuan atas Kompetensi Bapak / Ibu sebagai Asesor Kompetensi dan atau atau Profesional Trainer (TOT) yang akan diselenggarakan pada Bulan Juli 2017.

Silahkan Klik Link Berikut Untuk Informasi Diklat :

  1. Asesor Kompetensi
  2. Profesional Trainer (TOT)

 

TINGKATKAN DAYA SAINGMU DENGAN SERTIFIKASI BERBASIS KOMPETENSI DARI BNSP BERIKUT INI :

2 thoughts on “Ini dia Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK sesuai Peraturan BNSP No. 1 Tahun 2017

    1. Mohon informasi Data Berikut:
      – Nama Lengkap
      – Nama dan Alamat Perusahaan
      – Jabatan
      – Alamat Email
      – No HP yang aktif

      Mohon Data Tersebut di atas bisa dikirimkan via WA (Whatsapp) ke nomor: 0813-6999-6065

      Nanti Team dan rekan kami yang akan kordinasi dan followup lebih lanjut…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*